BANDUNG - Gencarnya pemerintah pusat dan daerah mengefisiensikan anggaran, ternyata tidak sepenuhnya berlaku di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Buktinya, alokasi anggaran jasa cleaning service masih gemuk.
Bahkan, ada kenaikan anggaran Rp 600 juta pada pengadaan tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya.
Sebelumnya tahun 2024 alokasi anggaran Rp 2,4 miliar, sementara tahun ini membengkak menjadi Rp 2,9 miliar.
Bukan hanya soal pembengkakan anggaran.
Parahnya lagi dalam proses pengadaan yang menggunakan metode e-purchasing yang diklik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pelaksana pengadaan cleaning service menetapkan pengusaha yang sama dari tahun ke tahun.
Tak pelak, dugaan terjadinya kolusi dan nepotisme ini mengundang perhatian dari Ketua LSM Trinusa DPD Jawa Barat, Ait M Sumarna.
"Hal ini menjadi pertanyaan kami, apalagi alokasi anggaran pada tenaga kebersihan ini tiap tahun selalu ada kenaikan," kata Ait kepada awak media, Rabu, 16 April 2025.
Dengan begitu, kata Ait, secara administrasi pemenang atau pengusaha telah membohongi pihak pemeriksa.
"Namun, kenyataannya di lapangan berbeda antara pemenang lelang dengan pengelola paket tersebut. Kondisi ini jelas ada keanehan, apakah ada kongkalikong dengan oknum pejabat yang mengelola anggaran dengan oknum pengusaha tersebut," tegas Ait.
Bukan hanya itu. Ait juga membeberkan bahwa pemenang atau pengusaha tersebut memiliki pengaruh besar di Disdik Jabar.
Betapa tidak, sang pengusaha juga memperoleh paket atau proyek fisik lain.
"Dengan begitu, pengusaha ini jelas memiliki pengaruh dengan pihak Disdik Jabar. Untuk itu kami akan menginvestigasi paket-paket mana saja yang dikelola oleh pengusaha ini. Bila kami menemukan indikasi monopoli dan KKN, kami akan meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa oknum-oknum yang terlibat," tegas Ait.
Buktinya, alokasi anggaran jasa cleaning service masih gemuk.
Bahkan, ada kenaikan anggaran Rp 600 juta pada pengadaan tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya.
Sebelumnya tahun 2024 alokasi anggaran Rp 2,4 miliar, sementara tahun ini membengkak menjadi Rp 2,9 miliar.
Bukan hanya soal pembengkakan anggaran.
Parahnya lagi dalam proses pengadaan yang menggunakan metode e-purchasing yang diklik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pelaksana pengadaan cleaning service menetapkan pengusaha yang sama dari tahun ke tahun.
Tak pelak, dugaan terjadinya kolusi dan nepotisme ini mengundang perhatian dari Ketua LSM Trinusa DPD Jawa Barat, Ait M Sumarna.
"Hal ini menjadi pertanyaan kami, apalagi alokasi anggaran pada tenaga kebersihan ini tiap tahun selalu ada kenaikan," kata Ait kepada awak media, Rabu, 16 April 2025.
Dengan begitu, kata Ait, secara administrasi pemenang atau pengusaha telah membohongi pihak pemeriksa.
"Namun, kenyataannya di lapangan berbeda antara pemenang lelang dengan pengelola paket tersebut. Kondisi ini jelas ada keanehan, apakah ada kongkalikong dengan oknum pejabat yang mengelola anggaran dengan oknum pengusaha tersebut," tegas Ait.
Bukan hanya itu. Ait juga membeberkan bahwa pemenang atau pengusaha tersebut memiliki pengaruh besar di Disdik Jabar.
Betapa tidak, sang pengusaha juga memperoleh paket atau proyek fisik lain.
"Dengan begitu, pengusaha ini jelas memiliki pengaruh dengan pihak Disdik Jabar. Untuk itu kami akan menginvestigasi paket-paket mana saja yang dikelola oleh pengusaha ini. Bila kami menemukan indikasi monopoli dan KKN, kami akan meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa oknum-oknum yang terlibat," tegas Ait.
TIM
