BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat peningkatan pengelolaan sampah perkotaan dengan belajar langsung dari Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Banyumas dinilai berhasil mengolah hingga 78 persen timbulan sampah harian.
Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri Launching RDF dan Recycling Center Kabupaten Banyumas di TPST Gawa Berkah, Desa Sokaraja Kulon, Selasa, 3 Februari 2026.
Kunjungan ini dilakukan bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup serta tujuh camat yang wilayahnya memiliki persoalan sampah cukup serius.
Farhan mengungkapkan, saat ini Kota Bandung masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Dari total produksi lebih dari 1.500 ton sampah per hari, baru sekitar 22 persen yang mampu diolah.
"Saya tidak melihat berapa besar sampah yang dikelola, tapi rasionya. Banyumas sudah 78 persen, Bandung baru 22 persen. Artinya kami masih punya masalah besar dan harus banyak belajar," ujar Farhan.
Ia menyebutkan, Pemkot Bandung telah menerima surat resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang ditandatangani langsung oleh Menteri, berisi parameter kuantitatif yang harus dicapai dalam pengelolaan sampah secara terintegrasi.
Menurut Farhan, arah kebijakan pengelolaan sampah harus sejalan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana arahan Presiden. Oleh karena itu, Pemkot Bandung terus mendorong inovasi, baik dari sisi teknologi maupun manajemen.
"Tidak ada one fix for all dalam pengelolaan sampah. Teknologi sangat tergantung pada volume, jenis sampah, dan budaya masyarakat. Bandung punya karakteristik sendiri, termasuk tidak memiliki TPA," katanya.
Farhan menambahkan, salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah peluncuran program Gas Lah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah) di 1.596 RW. Program ini menugaskan satu petugas di setiap RW untuk memastikan pemilahan sampah dilakukan langsung dari rumah tangga.
"Petugasnya mengetuk pintu rumah warga, memastikan sampah dipilah. Sampah organik harus selesai di tingkat kelurahan, sementara anorganik diolah lebih lanjut," jelasnya.
Ia menilai, keberhasilan Banyumas bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada ekosistem dan integritas tata kelola. Menurutnya, pengelolaan sampah memiliki potensi penyelewengan jika tidak dikelola secara transparan dan berintegritas.
"Kami ingin belajar bagaimana Banyumas menjaga integritas pengelolaan sampah, sehingga tata kelolanya berjalan baik dan berkelanjutan," ujar Farhan.
Farhan mengapresiasi Banyumas sebagai salah satu benchmark pengelolaan sampah terbaik di Indonesia dan menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk melakukan scaling up pengelolaan sampah secara bertahap.
"Target kami jelas, bergerak dari 22 persen menuju 80 persen pengolahan sampah. Belajar dari Banyumas adalah bagian dari solusi jangka pendek dan proyeksi jangka panjang Kota Bandung," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono menjelaskan, keberhasilan pengelolaan sampah di daerahnya merupakan hasil perubahan paradigma. Sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai sumber daya bernilai ekonomi.
Ia menyebutkan, sejak 2018 Banyumas mulai meninggalkan sistem TPA konvensional dan incinerator, beralih ke pendekatan desentralisasi berbasis TPST, TPS 3R, dan recycling center yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
"Sekarang Banyumas punya sekitar 45 unit TPST, TPS 3R, dan PDU yang aktif. Kami menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja, mayoritas ibu-ibu yang memilah sampah," kata Sadewo.
Dari sisi anggaran, Sadewo mengungkapkan, efisiensi yang signifikan. Biaya pengelolaan sampah yang semula mencapai Rp40 miliar per tahun pada 2018, kini turun menjadi di bawah Rp10 miliar pada 2025. Bahkan, Banyumas mulai menghasilkan pendapatan dari pengolahan sampah melalui RDF dan daur ulang plastik.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama KSM dengan mitra swasta serta peluncuran RDF dan Recycling Center di TPST Sokaraja Kulon.
Ke depan, Pemkab Banyumas menargetkan pembangunan minimal 10 RDF dan Recycling Center sebagai penguat ekonomi sirkular berbasis masyarakat.
