BANDUNG, Kabar58 – Pemerintah Kota Bandung menargetkan 435.416 kepala keluarga (KK) atau 50 persen dari total 870.832 KK di Kota Bandung terdaftar dalam program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026.
Program tersebut diperkuat bersamaan dengan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan, Perlinsos dan IKD merupakan agenda bersama yang membutuhkan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur kewilayahan.
“Digitalisasi Perlinsos dan implementasi IKD merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat,” ujar Iskandar saat rapat koordinasi di Bandung Command Center (BCC), Selasa (29/9/2026).
Iskandar mengatakan, target Perlinsos mencakup seluruh populasi kepala keluarga di Kota Bandung tanpa membedakan desil kesejahteraan.
“Target ini tidak mengenal desil kesejahteraan. Artinya, kita ingin manfaat kegiatan Perlinsos dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung,” katanya.
Pelaksanaan program berlangsung September hingga Desember 2026. Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Bandung memperkuat koordinasi antara OPD, kecamatan, kelurahan, agen, serta unsur masyarakat.
Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta memberikan dukungan teknis, sementara camat dan lurah menjadi koordinator pelaksanaan di wilayah masing-masing.
Iskandar menyebut agen menjadi ujung tombak pelaksanaan Perlinsos di lapangan. Mereka bertugas membantu masyarakat, memberikan informasi, mendampingi proses pendataan, dan memastikan warga mendapatkan layanan.
Rasio yang digunakan sekitar satu agen untuk mendata 170 KK.
Ia menegaskan target 435.416 KK merupakan target bersama Pemkot Bandung dan bukan tanggung jawab satu perangkat daerah.
“Jangan ada sekat antara OPD, kecamatan, kelurahan maupun agen. LO menggerakkan OPD, korlap menggerakkan wilayah, agen menjangkau masyarakat, dan seluruhnya bergerak dalam satu koordinasi,” ujarnya.
Iskandar meminta seluruh pihak memanfaatkan waktu hingga Desember untuk memperkuat mobilisasi agen, memantau capaian, dan segera menyelesaikan kendala di lapangan.
Melalui digitalisasi Perlinsos dan implementasi IKD, Pemkot Bandung berharap akses masyarakat terhadap layanan publik dan program perlindungan sosial dapat semakin mudah dan terintegrasi.
